Bagaimana Nasib Warga Kalteng Jika Palangka Raya jadi Ibukota?

Posted on

Cincong.com – Palangka Raya, Kalimantan Tengah menjadi salah satu opsi wacana pemindahan ibu kota negara. Jumlah urbanisasi dari dampak pemindahan ibu kota dikhawatirkan mengalahkan jumlah masyarakat Kalteng yang hanya berjumlah 2 juta jiwa. Lantas bagaimana nasib masyarakat Kalteng?

“Pasti akan terjadi transformasi society dari tradisional ke modern society. Yang kedua, pasti ada yang disebut asimilasi. Dan itu terjadi pencampuran, kondisi inilah yang alamiah,” ujar Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Ibnu Elmi AS Pelu kepada detikcom, Kamis (12/7/2017).

Ibnu menjelaskan kondisi alamiah tersebut harus didukung oleh pemerintah pusat dan daerah jika nantinya ibu kota negara pindah ke Kalteng. Pemerintah juga dapat melakukan transmigrasi lokal untuk memindahkan masyarakat pedalaman Kalteng ke lahan yang produktif. Sumber daya masyarakat pedalaman juga mesti dibina oleh pemerintah agar lebih produktif.

“Contohnya, transmigrasi jangan dipaksa dari luar, tapi juga lokal. Makanya dibuatlah pola, berbentuk negara yang mengasuh. Dari dalam Kalteng saja yang ditransmigrasikan, artinya kita mengangkat mereka ke lahan produktif dari lahan yang tidak bisa disentuh pembangunan infrastrukturnya oleh pemerintah, dan kita alihkan ke daerah yang bisa disentuh infrastrukturnya,” jelasnya.

Ibnu menyebut kondisi sosial politik masyarakat Palangka Raya telah terbiasa dengan proses asimilasi dengan masyarakat pendatang. Hal ini terlihat dari berbaurnya masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang yang bekerja di perkebunan yang ada di Kalteng.

“Contohnya, sebetulnya berapa luas sih perkebunan di Kalteng yang sudah dijalankan oleh investor dari luar? Luas kebun kok yang dikelola investor itu,” katanya.

“Maksud saya, ketika kebijakan tentang kawasan itu menjadi kawasan ibu kota negara, ini masih luas kawasan perkebunan kok, dari sejumlah berapa ikatan pengusaha perkebunan kelapa sawit se-Kalteng, lebih luas itu. Misalnya pengalengan industri ikan air tawar, hasilnya ada yang mengakomodasi. Jadi kebijakannya tidak sentralis sebatas wilayah Ibu Kota negara itu saja,” tambahnya.

Ibnu juga menyebut lokasi wilayah Kalteng siap menerima urbanisasi besar-besaran dari pemindahan ibu kota negara. Namun, dia menyarankan pusat pemerintahan negara berada dalam suatu wilayah yang didukung penyangga wilayah lain yang menjadi penggerak ekonomi warga lokal.

“Enggak ada masalah, Kalteng itu luas, ini yang maksud saya harus ditetapkan kluster. Jadi kluster Ibu Kota pemerintahan itu, betul-betul perkantoran saja. Hanya, yang menyandang kegiatan ekonomi itu kebutuhan aktifitas kantor, misalkan di situ untuk makan pagi, siang, dan malam juga meeting. Dan untuk stay-nya, tidak boleh di kluster yang itu (pusat pemerintahan),” tutupnya. (Sumber Detik.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *