Fredrich Yunadi Menganggap Jusuf Kalla Tak Paham Hukum

Fredrich Yunadi Menganggap Jusuf Kalla Tak Paham Hukum

Posted on

Berita Politik – Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi menuding Jusuf Kalla tidak mengerti hukum terkait pernyataan mengenai “tak perlu ijin Presiden” untuk memanggil kliennya.

“Pak Jusuf Kalla Mungkin kurang mengerti soal hukum. Saya kan hali hukum, sedangkan pak Jusuf Kalla bukan,” ucap kuasa hukum Setya Novanto di kanto DPP Golkar, minggu (12/11).

“Saya lebih tau mana yang punya wewenang disini. Di Indonesia merupakan negara hukum atau tidak? ini bukan negara kekuasaan loh.”

Minggu lalu, Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemeriksaan atas tersangka kasus korupsi E-KTP Setya Novanto okleh KPK tidak perlu memerlukan ijin dari Presiden. Menurutnya KPK sudah memiliki undang-undang Tipikor yang berbeda dari penegak hukum lainnya.

“Polisi memang membutuhkan ijin untuk memeriksa Novanto,kalau KPK tidak perlu ijin,”ujar JK, selasa (7/11). Berita terbaru

Karena pernyataan JK itu, kuasa hukum Setya Novanto pun ‘memanas’ dan meminta aga pak Jusuf Kalla tak lagi menyebutkan pernyataan yang akan membuat bingung apalagi sampai membanjiri opini publik atas pernyataanya tersebut.

“Saya sangat tidak setuju tentang pernyataan pak Jusuf Kalla, Rakyat Indonesia nanti akan menjadi tidak mengerti tentang apa yang sebenarnay terjadi,”ujarnya.

Sebelumnya, KPK sudah berulang kali memanggil Setya Novanto untuk datang ke KPK. Setya Novanto dipanggil untuk di jadikan sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo terkait kasus pengadaan E-KTP pada tahun 2011/2012 yang lalu dengan anggaran total mencapai 5,2 triliun. KPK mendapati ada unsur tindak pidana korupsi dalam hal pengadaan E-KTP yang menyebabkan kerugian negara mencapai 2,3 Triliun.

Namun, Setya Novanto tidak datang menghadiri panggilan dari penyidik KPK dengan mengirimkan surat melalui PLT.Sekjend DPR RI. Isi surat tersebut menyatakan untuk pemanggilan terhadap ketua DPR Setya Novanto harus dengan ijin dari presiden.

Menurut Fredrich Yunadi, ketidak hadiran Setya Novanto sudah sesuai dengan UU MD3 Pasal 245 yang berisi bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dengan ijin dari MKD, tapi pada September 2015, Putusan MK Nomor 76/PUU Xll/2014 menegaskan bahwa ijin tersebut bukan dari MKD melainkan dari presiden. Berita terkini