TNI-Polri Akan Menindak Tegas Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua

TNI-Polri Akan Menindak Tegas Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua

Posted on

Berita Nasional – Dalam negosiasi antara kelompok kriminal bersenjata dengan TNI-Polri untuk pembebasan warga di Mimika, Papua belum berhasil. Di laporkan sebanyak 1.300 warga dari kampung Kimberly dan Banti, kecamatan Tembagapura, kabupaten Mimika, Papua di sandera oleh kelompok kriminal bersenjata. Pimpinan dari kelompok ini juga di kabarkan menolak untuk bernegosiasi dengan TNI-Polri.

TNI-Polri di kabarkan akan melakukan tindakan tegas kepada oknum penyandera tersebut. Tindakan tegas tersebut di lakukan di karenakan penyanderaaan sudah berlangsung selama 5 hari yang membuat semua warga yang di sandera merasa khawatir. “Aparat keamanan sudah berusaha menghubungi pimpinan oknum bersenjata tersebut, namun mereka tidak memberikan ruang untuk komunikasi. Upaya untuk negosiasi ini di lakukan agar tidak ada warga yang menjadi korban penyanderaan tersebut,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, kemarin.

Setyo Wasisto mengabarkan bahwa warga yang di sandera di Papua dalam kondisi yang tertekan akibat penyanderaaan tersebut. Untuk laki-laki yang di sandera dilarang untuk keluar kampung, sedangkan untuk wanita hanya beberapa orang yang di perbolehkan keluar kampung untuk membeli bahan makanan dan keperluan belanja,” terangnya.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto tidak bisa memberikan kepastian kapan negosiasi ini dapat di lakukan. Tim gabungan TNI-Polri sudah melakukan pendekatan persuasif dan preventif. Mereka juga memastikan agar warga yang di sandera dalam keadaan yang aman. “Namun jika upaya negosiasi masih tidak menemui titik terang, maka kami akan melakukan tindakan tegas,” tegasnya. Berita terkini

Menkopolhukam, Wiranto mengatakan tidak ada alasan yang membenarkan suatu kelompok untuk melakukan tindakan di luar hukum. Menurutnya saat ini pemerintah sedang melawan kelompok kriminal, bukan masyarakat Papua. “Apapun alasannya tidak boleh ada suatu kelompok masyarakat maupun oknum kriminal yang mencoba melakukan tindakan melawan hukum. Kita reinforcement, kita menggunakan jalur-jalur hukum,” ungkapnya.

Motif kelompok bersenjata melakukan penyanderaan masih di selidiki, namun pemerintah masih melakukan tindakan persuasif agar tidak ada persepsi bahwa pemerintah ingin melawan masyarakat Papua. “Ya tegas harus tegas, tapi kita kan harus melakukan persuasif dulu,” jelasnya.

Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar melaporkan jika ada lebih kurang 30 pucuk senjata api yang di miliki oknum bersenjata tersebut, baik dari revolver hingga senjata laras panjang. Selain itu mereka juga memiliki panah dari bambu yang ujungnya di buat berulir yang dapat membunuh seseorang.

Kalangan dari DPR mendesak pemerintah membentuk gugus tugas khusus untuk Papua. “Tugasnya tidak hanya menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua dari dalam negeri saja, namun juga mendukung upaya diplomasi Papua di luar negeri juga,” ucap Anggota Komisi I DPR Sukamta. Berita terbaru